Rabu, 02 November 2011

konsep dasar PKn

  1. Pengertian Civics Education

Civics diartikan sebagai ilmu kewarganegaraan yang mengatur hubungan orang-orang, warga negara dengan organisasi yang paling kecil sampai dengan organisasi puncak yaitu negara. Dijelaskan bahwa Civics membicarakan: (a) hubungan warganegara dengan organisasi social, ekonomi, politik, keagamaan, (b) bagaimana hak-hak asasi manusia itu dilindungi negara, (c) bagaimana hak-hak politik Negara itu dijalankan,(d) bagaimana warganegara mengatur diri sendiri dan mengatur kepentingan umum dalam bentuk partisipasi dan kerjasama.

Dalam proses pembelajarannya, mmulai tahun 1901 timbul gerakan “Civics Education” yang berarti “Pendidikan Kewarganegaraan” di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Howard Wilson. Gerakan ini pada dasarnya ingin memperluas arti civics itu sendiri.

Tanda-tanda gerakan Civics Education diantaranya adalah: (a) para siswa pasti harus terlibat dengan bahan pelajaran, (b) bahan pelajaran civics harus dihubungkan dengan bahan-bahan social, sains, teknologi, etika dan agama agar bahan civics education menumbuhkan berfikir, bersikap dan berbuat yang sesuai dengan tingkah laku demokrasi.

Tujuan Civics Education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dengan kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat local, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyrakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan social akan selalu ada. Jika warganegaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Partisipasi warganegara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, reflektif kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab.

Selain itu, Civics Education juga bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (Good Citizen) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan meningkatkan daya kritis masyarakat sipil serta menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setiap kegiatan yang menjunjung demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan Civil Society.

  1. Pengembangan IKN, PKn, dan PPKn

IKN

Ilmu kewarganegaraan (IKN) sebagai unsur sub-disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu politik dan ditandai oleh sifat disiplin ilmu di universitas, dengan tanda-tanda sebagai berikut: (a) IKN merupakan pengetahuan ilmiah yang diorganisasikan secar ilmiah dan sistamatis dalam konteks hubungan manusia, terutama hubungan warga negara dengan negara, (b) pengetahuan IKN harus bias dipercaya dan dikaji tingkat kebenarannya, (c) pengetahuan ilmiah IKN harus dikembangkan melalui proses bertanya, berhipotesis, mengumpulkan data (observasi dan eksperimen), menganalisis data yang menghasilkan kesimpulan dan bentuk generalisasi atau kalau mungkin dalam bentuk “hukum”.

Ide fundamental IKN antara lain:

  1. Status hukum dan derajat sosial dari tiga golongan zaman penjajahan
  2. Hak merdeka dan kewajiban warga negara Indonesia
  3. Memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara
  5. Kewajiban negara/ pemerintah/ aparat negara
  6. Peran serta warga negara lewat ketrampilan berfikir aktif

PKN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan.

Untuk mengembangkan PKN secara Integrative, perhatikan unsur-unsur dibawah ini:

  1. Hubungan pengetahuan intraseptif (intraceptive knowledge) dengan pengetahuan ekstraseptif (ekstraseptif knowledge)
  2. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional
  3. Disiplin ilmu pendidikan
  4. Disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya “Ide fundamental” Ikn
  5. Dokumen negara, khususnya pancasila

PPKN

PPKN sebagai usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.

PPKN merupakan usaha membekali pesrta didik dengan pengetahuan dasar dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Walaupun substansi PPKN hanya terdiri atas moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan, kedua substansi ini berhubungan erat dengan pendidikan politik, hukum dan nilai, karena pada dasarnya unsur-unsur dan jenis pendidikan tersebut merupakan suatu rumpun pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PPKN sebagai mata kuliah atau sebagai primary structure memang harus diperkaya dengan konsep-konsep pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai lewat pendekatan cross-disipliner dalam bentuk bahan kajian “generalisasi”, tetapi tetap dengan landasan moral pancasila sebagai sentralnya. Contoh pendekatan cross-disipliner dengan PPKN adalah sebagai berikut: (a) konsep moral pancasila: tidak berbuat semena-mena (power tend to corrupt); (b) konsep pengetahuan kewarganegaraan: hak warga negara; (c) konsep pendidika politik: aparat negara organisasi kekuasaan; dan (d) pendidikan hukum: rule of law.

  1. materidan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan

a. Materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan

Ada 2 konsep kunci dalam membahas sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan ini, yaitu perjuangan bangsa dan kebangsaan.Istilah tersebut sudah banyak diterapkan dalam berbagai konteks atau aktifitas. Sedikitnya ada 3 pengartian perjuangan: (1) perjuangan identic dengan perkelahian untuk merebut sesuatu atau peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, (2) perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya, (3) dalam poitik, perjuangan berarati wujud interaksi social, termasuk persaingan, pelanggaran dan konflik. Sedangkan kebangsaan menunjukkan ciri-ciri yang menandai golongan bangsa atau kesadaran diri sebagai warga diri suatu negara.

Perjuangan bangsa dilakukan karena sekelompok masyarakat mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama untuk kehidupan dimasa depan dan persamaan nasib dimasa lampau, yakni sebagai orang-orang yang terjajah oleh bangsa barat. Hampir semua orang di nusantara merasakan penderitaan selama penjajahan. Misalnya, penderitaan selama tanam paksa (culture stelsal) oleh van den bosh tahun 1828, seorang jendral dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat adalah sejak pemerintahan Hindia Belanda menjalankan politik balas budi, dengan mendirikan sekolah-sekolah, rumahsakit, serta irigasi. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya inilah yang selanjutnya menjadi tokoh-tokoh pergerakan dan kebagkitan nasional.

Pergerakanpadamasapenjajahanbelandadibagimenurutkurunwaktusebagaiberikut:

I. Masa 1908-1920. Ada 3 pergerakanpolitik:

a) Organisasi-organisasi Indonesia yang terdiri dari budiutomo, s erikat Indonesia, dan perkumpulan kedaerahan

b) Perkumpulan campuran, yakni bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia

c) Perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan Negara belanda

II. Masa 1920-1930

Berdirinya organisasi yang cukup besar pengaruhnya, ialah partai nasional Indonesia (PNI), semula bernama peserikatan nasional Indonesia (1927). Yang berasaskan menolong diri sendiri dan mempunyai tujuan di bidang politik, bidang ekonomi dan bidangsosial

III. Masa 1930-1940

Banyak organisasi berdiri yang bergerak di bidang politik, diantaranya pendidikan nasional Indonesia (PNI Baru), partai Indonesia (partindo), gerakan rakyat Indonesia ( gerindo), partai persatuan Indonesia (parpindo), dan masih banyak yang lainnya.

Perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan terealisasikan pada tanggal 17 agustus 1945. Sebagai pelopor perjuangan bangsa dan sekaligus sebagai proklamator adalah soekarno dan hatta yang telah bertahun-tahun berjuang melepaskan diri dari penjajahan.

b. Pembelajaransejarahperjuanganbangsa Indonesia dansemangatkebangsaan

Pembelajaran sejarah pada siswa pada hakekatnya adalah membantu siswa meningkatkan ketrampilan berfikir melalui kajian peristiwa masa lampau. Ketika mereka menghadapi sejarah, siswa hendaknya dibelajarkan bagaimana cara mendekati sejarah seperti seseorang mendekati suatu misteri. Mereka perlu belajar memikirkan tentang pandangan penulis (pengarang) dan diberi kesempatan mengembangkan kemampuan berfikir kritis.

Siswa hendaknya belajar bagaimana memikirkan lagi argument yang dikemukakan oleh para sejarahwan, mempertanyakan interpretasi sejarahwan terhadap suatu fakta dan peristiwa. Dengan kata lain, materi sejarah dalam PKn harus aktif melibatkan siswa dalam proses penelitian sejarah agar mereka dapat mengambil makna sejarah tersebut.

Belajar sejarah perlu keakraban dengan konsep waktu, seperti detik, menit, jam, bulan, tahun, decade dan abad.. waktu adalah konsep yang abstrak dalam hal ini, guru perlu menyampaikan penjelasan tentang konsep waktu bila dikaitkan dengan perkembangan budaya suatu bangsa yang tidak dapat terjadi secara tiba-tiba melainkan perlu waktu yang cukup panjang. Demikian pula yang berkaitan dengan pengalaman mereka (siswa).

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hasil kajian terhadap suatu peristiwa sejarah, para siswa dianjurkan memahami dan mengena lbagaimana para sejarahwan mempertimbangkan kebenaran dari suatu peristiwa sejarah. Ketika sejarahwan menilai kebenaran atau validitas suatu dokumen sejarah, maka 2 hal yang perlu dipertimbangkan, yakni validitas eksternal, yaitu harus menggunakan isu yang autentik, dan validitas internal, yaitu berusaha menentukan akurasi informasi yang ada dalam catatan sejarah. Sehingga para siswa akan belajar berlatih berfikir kritis terhadap suatu peristiwa sejarah.

Perlu ditegaskan kepada para siswa suatu prinsip yang harus dijadikan pegangan bahwa sejarah bukan sekedar mengumpulkan dan menulis informasi tentang validitas dan reliabilitas kata.

  1. materi dan pembelajaran demokrasi, HAM dan partisipasi politik

Demokrasi

Demokrasi dapat diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi konstitusional menurut budiardjo ialah suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaanya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Sehingga demokrasi konstitusional sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi”. Dimana ketentuan dan peraturan hokum yang membagi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi.

Ada 4 unsur dalam konstitusi:

a. Hak-hak asasi manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

James mac grager menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan diluar kelas. Pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang secara implicit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama pembelajaran di kelas yang demokratis dengan mengaitkan persoalan –persoalan dari lingkungans ekitar.

Ada 2 faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran demokrasi, yaitu:

a. Lingkungan

b. Karakteristik social, ekonmi dan budaya

Keberhasilan pembelajaran demokrasi sebagai suatu seni akan ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif, yakni:

a. Menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain

b. Berfikir kreatif

c. Menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah-masalah bersama

d. Berusaha menerapkan solusi –solusi tersebut

Hak asasi manusia

Hak data diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan “asasi” berarti bersifat pokok, dasar atau fundamental. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia.

Di Indonesia, bunyi tentang jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dapat dibagi atas lima dimensi sebagai berikut:

1. Hakataskebebasanberbicaradanmengeluarkanpendapat

2. Hakataskebebasanberagama

3. Hakataskebebasanberkumpulatauberserikat

4. Hakatasperlindungandankedudukan yang sama di depan hokum

5. Hakataspenghidupan yang layak

6. Hakataspendidikan

Ada 4 hal yang harus dipersiapkan untuk mengadakan proses pembelajaran HAM untuk siswa SD, yakni menentukan tujuan, merumuskan materi pelajaran, menetapkan metode danevaluasi. Pada kegiatan belajar ini proses pembelajaran akan ditekankan pada perumusan dan pemilihan materi dan sekilas tentang langkah-langkah pembelajarannya.

Untuk satuan pendidikan SD, pembelajaran hak-hak seyogyanya ditekankan pada berbagai hak yang termaktub dengan konvensi hak-hak anak (KHA).KHA merupakan instrument internasional di bidang HAM dengan cakupan yang paling komprehensif.

Partisipasi politik

Sebelum ikut dalam partisipasi politik, seseorang harus terlebih dahulu mengembangkan kepekaan politik. Kepekaan politik adalah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah politik, pemerintahan, atau kenegaraan. Dalam hal ini, siswa perlu mengetahui atau memahami apa politik, kehidupan politik dan bagaimana mensikapi persoalan politik itu serta mengatasi atau memecahkan persoalan tersebut. Semua hal itu tentu saja perlu dipelajari oleh siswa melalui proses pendidikan politik dan atau sosilogi politik. Dan salah satu sarana yang strategis adalah melalui lembaga sekolah, yakni dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan.

Partisipasi politik dalam PKn merupakan salah satu kemampuan yang dianjurkan dalam pembelajaran PKn dalam rangka mencapai tujuannya, yakni memberdayakan segala potensi dan kemampuan siswa. Negara yang demokratis ,partisipasi warga Negara dalam proses politik merupakan syarat utama.

Semua konsep yang berkaitan dengan partisipasi politik ini tentunya perlu dikembangkan di kelas PKn melalui proses pembelajaran yang melibatkan siswa dengan melakukan pelatihan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

  1. paradigma pendidikan kewarganegaraan

Misi pkn dengan paradigm yang divevitalisasikan adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban 3 fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga Negara, membina tanggung jawab warga Negara, dan mendorong partisipasi warga Negara.

Untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yag sesuai dengan paradigm yang baru. Sebelum mengembangkan model ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang konsep warga Negara yang demokratis.

Warga Negara demokratis

Demokrasi sering dikatakan system pemerintahan yang cerdas dan rasional. Masyarakat demokratis baru dapat terwujud apabila masyarakatnya berpendidikan, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup, dan punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan / berkuasa. Demokrasi dapat diartikan rakyat yang berkuasa. Secara singkat demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi tumbuh sejak jaman yunani kuno, ketika munculnya istilah Negara kota Athena abad ke-6 sampai ke-3 sebelum masehi. Negara kota itupun dikenal sebagai negara demokrasi pertama di dunia.

Di Indonesia sendiri, ahmad sanusi mengidentifikasikan sepuluh pilar demokrasi konstitusionil yang digali dari filsafat bangsa, pancasila dan konstitusi Negara RI, UUD 1945, yakni demokrasi yang berdasarkan: (1) ketuhanan yang maha Esa, (2) hak asasi manusia, (3) kedaulatan rakyat, (4) kecerdasan rakyat, (5) pemisahan kedaulatan rakyat, (6) otonomi daerah, (7) supremasi hukum, (8) peradilan yang bebas, (9) kesejahteraan rakyat, dan (10) keadilan sosial.

Suryadi dan somardi mengemukakan bahwa untuk mengkonseptualisasikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Komponen-komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara ialah sebagai berikut:

  1. sistem personal ialah sistem yang menujuk pada orang-orang yang menjadisubyak dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
  2. Sistem kelembagaan, menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan.
  3. Sistem normatif, adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warganegara.
  4. Sistem kewilayahan, menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk yurisdiksi NKRI
  5. sistem ideologi, merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu program interdisipliner, multi-dipliner dan multi-dimensional perlu pendekatan pengorganisasian yang bersifat terpadu.

Pembelajaran PKn untuk warganegara demokratis

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional indonesia. Dari tujuan pkn tersebut, sebaiknya pembelajaran pkn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan inteletual yangmemadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitasdalam ber partisipasi

Dua hal yang perlu di perhatikan dalam mempersiapkan pembelajaran pkn di kelasyaitu bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metuode atau pendekatan pembelajaran. Hal terakhir ini merupakan titik yanag masih lemah untukmengantarakan para peserta didik menjadi warga negara yang demokratis. Pembelajaran partisipatif yang berbassis portifolio merupakan alternatif utama guna mencapai tujauan pkn tersebut.

Sebelum embahas model pembelajaran pkn yang berbasis portofolio, perlupulamengenali materi pembelajarannya. Ada empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan dalam standart nasional pkn yakni :

  1. Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagi sasaran pembentukan
  2. Standat materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran.
  3. Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan
  4. Rambu- rambu umum pembelajaran sebagai rujuakan alternatif bagi guru

Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan, yang tergantung pada mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio.

Portofolio dalam pkn merupakan kumpulaninformasi / data yag tersusun denga baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan.

Dengan menggunakan model pembelajaran pkn yang berbasis portofolio, diharapkan dapat menjadi wahana dalam mengantarkan pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Namun untuk penerapan di sekolah dasar, guru perlu melakukanprosess pentederhanaan lagi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia sekolah dasar.

6. Desain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan

agar prose penyusunan pembelajaran pkn bisa terwujud, maka perlu diperhatikan 2 butir uraian sebagai berikut:

a) analisis situasi eksternal dan internal

faktor yang dapat menggambarkan situasi sebagai bahan analisis guru dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal meliputi:

  1. perubahan sosial-budaya dan harapan masyarakat
  2. tuntutan dan tantangan sistem pendidikan
  3. perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan
  4. konstribusi dari sistem dukungan guru
  5. sumber masukan bagi sekolah

faktor internal meliputi:

  1. siswa: meliputi bakat, kecakapan dan kebutuhan akan pendidikan siswa
  2. guru: kemampuan guru dalam mengola proses belajar mengajar
  3. etos sekolah
  4. sumber-sumber bahan pelajaran
  5. masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan kurikulum

b) analisis disiplin dalan mengembangkan desain pembelajaran

teori memberikan sumbangan pada proses perencanaan kurikulum dan pembelajaranmelalui 4 jalan utama:

  1. teori meningkatkan tatanan informasi yang sistematis
  2. teori membantu pemahaman melalui peningkatan kejelasan asumsi
  3. teori menuntut kriteria untuk menentukan kebermaknaan
  4. teori memberi kesempatan menyusun generalisasi yang jauh

ada 3 disiplin ilmu yang banyak memberikan sunbangan teori dalam penyusunan desain pembelajaran pkn yang layak, yaitu:

  1. filsafat pendidikan
  • hakekat pengetahuan
  • nilai pengetahuan
  • hakekat kualitas mental
  1. psikologi pendidikan

konsep psikologi yang sering digunakan antara lain: hakekat siswa, proses berfikir, seleksi pengalaman belajar, teori belajar, kondisi belajar, motivasi, metode mengajar, menetapkan tujuan yang layak, perbedaan individu, kepribadian, efektivitas guru.

  1. sosiologi pendidikan
  • kecerdasan masa depan
  • latar belakang sosial
  • peran guru dan sekolah
  • sikap guru
  • isu-isu metodologis

7. pengembangan metode pembelajaran pkn

metode diartikan sebagai dasar-dasar penyelidikan. Dasar-dasar penyelidikan yang dilakukan itu didasarkan atas pikiran dansemangat terbaik menurut garis berpikir ilmuwan sosial. Hasil penyelidikan itu dimaksudkan untuk memperkaya body of knowledga masing-masing cabang ilmu sosial. Kegiatan-kegiatan penyelidikan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup matang tingkat intelektualnya yang disyaratkan oleh sebuah penelitian.

Kalau ilmuwan sosial mengartikan metode itu dalam konteks memperkaya disiplin masing-masing ilmu sosial, maka para pendidik memberi arti dari kegiatan-kegiatan mengajarnya sehari-hari. Karena itu, metode diartikan sebagai prosedur yang sistematis untuk tujuan mengajar.

Dalam metode pembelajaran pkn, seorang guru harus dapat melatih siswa berpikir dengan cara menghafal, mengarahkan dan menasehati mereka secara teratur dengan bahan-bahan yang baik. Namun pendapat seperti ini ditolak karena mengajar secara doktriner bahan pelajaranyang bernilai etika untuk membentuk warganegara yang baik dianggap kurang baik. Karena itu, aliran berpendapat bahwa proses belajar yang demokratis dan dinamis dianggap lebih efektif dan akan memperoleh nilai yag sebenarya. Aliran psikologi ini mendorong metode mengajar civic yang berorientasi kepada: (a) mendorong partisipasi siswa secara aktif, (b) mempunyai sifat inquiry, dan (c) pendekatan pemecahan masalah.

Dalam kurikulum 1968, masalah berpikir kritis, kreatif, partisipasi dinamis dan problem solving sudah ditetapkan untuk digunakan oleh guru-guru. Walaupun sudah ditetapkan, sampai sekarang metode yang tradisional itu masih tetap dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan dipertahankannya metode itu diantaranya: (a) ujian akhir biasanya menanykan hafalan, (b) buku civic isinya sangat dipengaruha esensialisme-verbalisme,(c) indoktrinasi, ground covering yechnique dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang, (d) kurangmnya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode, sehingga penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pendidikan sulit untuk dijalankan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar